Bawaslu Soroti Politik Dinasti di Sulsel

READNEWS.ID, SULSEL – Direktorat Intelkam Polda Sulsel menggelar Focus Group Discussion dengan tema “Melalui Partisipasi Aktif Masyarakat, Kita Wujudkan Situasi Politik yang Aman dan Kondusif Selama Tahapan Pilkada 2024 Berlangsung.”

Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, mengatakan bahwa dalam mensukseskan pilkada adalah dengan pelibatan partisipasi pengawasan, konteksnya dalam dua hal yakni sebagai pemilih dan sebagai dipilih.

Baca Juga

1 tahun  lalu

KPU RI Undi Nomor Urut Capres-Cawapres 2024, Ini Hasilnya

404 Abd Latif

Selain itu, pihaknya menyoroti adanya politik dinasti yang sering terjadi dalam politik sulsel.

“Kami mengatensi di Sulsel yakni politik dinasti kekerabatan sangat rentan khususnya di Sulsel ini,” kata Mardiana.

Mardiana mengatakan bahwa semua masyarakat adalah pemilik modal dari pilkada, maka sebagai pemilik modal haruslah berpartisipasi, terlibat mengontrol setiap gerak anggaran pilkada.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Catatan Sejarah Kabupaten Pemalang Dinilai Masih Minim

623

“Selain itu kita juga perlu mengawasi berbagai macam model pelanggaran seperti administrasi, etik dan pidana,” kata Mardiana.

Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menjadi penyelenggara yang berintegritas.

“Kami mengusung tagline ‘Pilkada untuk kita’ gunanya untuk mendorong partisipasi pemilih, dengan mendekatkan Pilkada kepada semua pihak, bahwa kita semua ada partisipan dari Pilkada serentak 2024,” ujar Hasbullah.

Pengamat Politik Andi Luhur Prianto mengatakan bahwa yang sering muncul di penyelenggara KPU Bawaslu tidak sekedar penyelenggara biasa, tapi bisa memperdalam demokrasi.

“Netralitas ASN itu sangat susah jika bicara Pilkada, sehingga dalam kultur negara modern berlangsung sampai saat ini kita belum sampai pada semangat reformasi birokrasi, justru yang ada adalah otak atik,” kata Luhur.

“Saya kira secara umum Bawaslu tidak bisa mengawasi. Apalagi ASN, yang mana diketahui ASN adalah mesin politik paling realistis saat ini. Kemudian masalah politik uang tapi kita punya formula untuk mengeliminasi hal tersebut,” tambahnya.

Semua pihak bisa melihat tokoh-tokoh masyarakat di tingkat desa adalah sentra peredaran politik uang yang sangat rentan saat ini.

Akademisi Unhas Prof Dr Armin Arsyad M Si mengatakan bahwa pilkada adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menemukan pemimpin yang baru.

“Dan partai politik adalah yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menentukan kandidat, tapi biasanya partai politik mendorong yang paling mampu berbuat baik,” kata Armin.

“PNS, polisi dan tentara itu banyak diajak berpartisipasi dalam pilkada oleh aktor politik tertentu,” pungkasnya.