Miliki Pontensi Kerawanan Netralitas ASN Pemilu 2024, Pemda Poso Siapkan Antisipasi

READNEWS.ID, POSO – Lahirnya rilis kerawanan netralitas ASN oleh Bawaslu RI, khususnya di 10 Provinsi dan 20 kabupaten/kota se – Indonesia, pada kontestasi politik 2024 mendatang, hal ini sungguh memprihatinkan serta dikhawatirkan akan mencederai spirit dalam kehidupan demokrasi di negeri ini.

Ironisnya, untuk wilayah Sulawesi Tengah, ternyata wilayah kabupaten Poso, pada posisi puncak sebagai daerah yang memiliki potensi tertinggi dalam indeks kerawanan netralitas ASN dalam Pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang .

Baca Juga

5 bulan  lalu

Polisi Amankan Pelaku Penganiayaan Akibat Minuman Keras di Panakukkang

63 M Rizky Hidayatullah

Pemerintah daerah kabupaten Posp, melalui Pj Sekab, Ir. Heningsih Tampai. M.Si, pada sejumlah awak media antara lain menyatakan, diakuinya, pemerintah telah mendapatkan informasi terkait hasil rilis tersebut. Makanya kata Heningsih, Pemerintah Daerah oleh bupati Poso telah merencanakan rapat kerja dengan melibatkan jajaran seperti, para camat, lurah serta kepala desa/BPD.

“Bahkan akan melibatkan Forkompimda untuk membahas yang prinsipnya menekankan pada persoalan netralitas ASN Pada pemilu dan pilkada serentak 2024 memdatang” ungkap Heningsih, saat di konfirmasi via telpon, Jumat ( 22/09/2023).

Lebih jauh dikatakan Heningsih, sebenarnya pihak Pemda telah meyiapkan materi terkait apa yang telah di sampaikan pihak Bawaslu RI, namun karena ada beberapa agenda kerja yang di pusatkan serta menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten Poso sepeti, Festival Danau Poso (FDP) dan pencanangan seribu megalitik. Kami telah merencanakan pasca FDP, ini akan menjadi materi oleh Pemda Poso ” terangya.

Baca Juga

8 bulan  lalu

Kepala Kanim Palu Ikuti Pelaksanaan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM

119 M Rizky Hidayatullah

Saat disinggung terkait parameter apa yang akan dilakukan pihak Pemda, jika menemukan tidak netralnya ASN dalam proses Pemilu serentak 2024, jawab Sekab, pihaknya akan selalu mangacu pada pedoman atau aturan main yang berlaku. “Yang pasti setiap pelanggaran akan di proses sesuai aturan main yang berlaku” jelasnya.

Menariknya, terkait adanya isu pergeseran di lingkungan sejumlah kepala sekolah tingkat SD dan SMP se Kabupaten Poso yang syarat akan nuansa politis, sehingga hal ini bisa menjadi salah indikator lahirnya opini Bawaslu RI, Heningsih menegaskan, kalau hal ini dirinya belum mendengarkannya. “Kalau masalah tersebut, sebaiknya ditanyakan pada pejabat lama” Pungkasnya. (SYM)