Kajari Padangsidimpuan Soroti Desa Terlalu Banyak Bimtek

READNEWS.ID, PADANGSIDIMPUAN – Kajari Padangsidimpuan, Dr Lambok MJ Sidabutar, SH, MH, soroti soal dana kegiatan-kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang terlalu banyak di desa.

Selama 2 hari melakukan kunjungan ke 6 desa di 4 kecamatan se-Kota Padangsidimpuan, Kajari soroti tersendiri dana yang di keluarkan desa untuk kegiatan-kegiatan Bimtek yang terlalu banyak.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Belasan Pejabat Layangkan Surat Sanggahan Ke Bupati Pemalang

358

Memang, lanjut Kajari, terkait Bimtek ini, ada tertuang di dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) yang di alokasikan dalam nomenklatur APBDes.

Tapi harusnya, menurut Kajari, desa bisa memilah mana kegiatan yang menjadi skala prioritas. Kalau misalnya selama Covid-19, desa sudah ikuti kemudian saat ini ada undangan Bimtek, harusnya pihak desa tidak perlu menghadirinya lagi.

“Lebih baik, pemerintah desa mengalihkan alokasi dana Bimtek itu untuk kegiatan yang lain yang sifatnya lebih penting atau prioritas ke masyarakat,” tegas Kajari usai lakukan kunjungan monitoring dan evaluasi (Monev) ke 3 desa, Kamis (29/11) siang.

Baca Juga

10 bulan  lalu

Kapolres Morowali Akan Tindak Tegas Jika Ditemukan penambangan Galian C Ilegal

310 Syamsuyadi DS

Jadi seharusnya, sambung Kajari, pemerintah desa jangan saklek terpaku pada dokumen yang tertuang di APBDes. Seorang Kepala Desa (Kades), bagi Kajari, harus berinovasi agar anggaran desa tepat sasaran.

Semisal, urai Kajari, Kades bisa mengalihkan anggaran Bimtek untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakatnya. Atau bisa juga untuk bantuan pengentasan Stunting maupun pemberian makanan dan vitamin tambahan di Posyandu.

“Saya selalu berprinsip, kalau pengalihan kegiatan itu untuk (kepentingan) umat atau masyarakat, tak menjadi masalah (temuan). Sepanjang, bukan di putar uangnya (anggaran desa) untuk dapat fee (keuntungan) atau di bawa pulang ke Rumah,” terang Kajari.

Desa Tarik Anggaran Kas Ratusan Juta Rupiah

Sebelumnya, Kajari memaparkan bahwa, dalam Monev ini, pihaknya masih menemukan ada satu desa yang menarik uang anggaran Kas Desa dari Bank. Kemudian, menyimpan Kas Desa itu di Rumah dengan nilai yang besar sejumlah Rp250 juta lebih.

Hal ini menurut Kajari, jelas-jelas bertentangan dan rawan akan penyalahgunaan anggaran. Temuan seperti ini, menurut Kajari, tak akan terjadi kalau semua kegiatan di desa itu terencana dengan baik.

Baik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembayaran kegiatan di desa. Kajari mengatakan, temuan ini juga bisa terjadi, sebab Kades-nya berpikir akan habis masa jabatannya.

Sehingga, sisa uang anggaran di desa merupakan tanggungjawabnya sepenuhnya. Padahal, tutur Kajari, jabatan Kades itu melekat pada orang yang akan menggantikan jabatannya.

Dan yang menandatangani kontrak kegiatan di desa juga bukan oknum atas nama orang per orang. Melainkan, jabatan Kades itu sendiri.

“Temuan ini menjadi rekomendasi bagi Dinas PMK Padangsidimpuan maupun Inspektorat Daerah, dalam rangka menyiasatinya agar hal serupa tak terulang di kemudian hari,” urainya.

Inspektorat Sepakat dengan Kajari

Sementara, Kepala Inspektorat Daerah Padangsidimpuan, Sulaiman Lubis, sepakat dengan Kajari, agar anggaran desa harus bermanfaat ke masyarakat.

Sebagai contoh, lanjutnya, anggaran untuk Bimtek di desa di Padangsidimpuan harusnya bisa di alihkan untuk menstimulus kegiatan bermanfaat ke kehidupan masyarakat.

Misalnya, kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan menurunkan Stunting di tengah masyarakat. Ini semua menurutnya, sarat akan manfaat.

“Karena, hal ini menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Dan hasil temuan tadi, akan kami tindaklanjuti ke depan,” tegas Sulaiman didampingi Kepala Dinas PMK Padangsidimpuan, Ismail Fahmi Siregar.

Begitu juga dengan pengelolaan dana Kas Desa. Kata Sulaiman, harusnya, pemerintah desa tidak perlu menarik dana Kas Desa dari Bank semuanya. Pemerintah desa, seyogianya, menarik Kas Desa sesuai kebutuhan dan peruntukan yang jelas.

“Kami himbau, ke seluruh pemerintah desa di Kota Padangsidimpuan agar tertib dalam penggunaan anggaran desa,” harapnya.

Apresiasi ke Kajari

Sebelumnya, Sulaiman dan Fahmi, mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih ke Kajari atas inisiasi menggelar Monev ke desa-desa di Kota Padangsidimpuan. Menurutnya, ini semua demi ketertiban pengelolaan anggaran di desa.

“Dengan adanya kegiatan ini, kami mendapatkan arahan dan bimbingan dari Bapak Kajari Padangsidimpuan. Sehingga, ke depan, penggunaan anggaran desa bisa terserap dengan baik, sesuai aturan yang berlaku,” tukasnya menutup.

Monev di Tiga Desa

Sebagai informasi, Kajari beserta rombongan, mengawali Monev ke Desa Gunung Hasahatan, Batunadua, Kota Padangsidimpuan. Di sana, Kajari sempat meninjau jalan usaha tani.

Tampak, Camat Batunadua, Antony, bersama Kepala Desa (Kades) Gunung Hasahatan, Usman Siregar, menyambut Kajari dan rombongan. Kemudian, Kajari bertolak ke Desa Batulayan, Kecamatan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan.

Di sana, Camat Angkola Julu, Subandi Adlan Siregar, bersama Kades Batulayan, Pontas Siregar, menjelaskan tentang penyerapan anggaran di desa. Begitu juga, Kajari juga mengunjungi Desa Singali, Kecamatan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan.

Di mana, Camat Hutaimbaru, Faisal Harahap bersama Kades Singali, Zulkarnain Siregar, juga menjelaskan, tentang situasi dan penyerapan anggaran di desa. Turut hadir, Camat Padangsidimpuan Utara, Nanda Alvina. Dan, Camat Padangsidimpuan Tenggara, Eka.

Hadir mendampingi Kajari antara lain, Kasi Intel, Yunius Zega, SH, MH. Kasubbag Bin, Arga JP Hutagalung, SH, MH. Kasi Pidum, Allan Baskara, SH, MH. Serta, Jaksa Fungsional Kejari Padangsidimpuan, M Zul Syafran Hasibuan, SH dan Japet, SH.