Ruang advokasi masyarakat adat kini tak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka atau perundingan fisik. Di era arus informasi yang serba cepat, keberadaan narasi digital yang akurat justru menjadi benteng pertahanan vital.
Semangat inilah yang melandasi gelaran lokakarya literasi digital dan produksi konten advokasi bagi Masyarakat Adat To Pekurehua di Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Poso. Kegiatan kolaboratif antara Yayasan Bumi Hijau Khatulistiwa (bumibijak.org) dan YLBH APIK Sulawesi Tengah ini berlangsung selama empat hari, mulai 10 hingga 13 November 2026.
Sebanyak 20 peserta—terdiri dari 15 pemuda-pemudi lokal serta 5 perwakilan lembaga dan pemerintah desa—berkumpul di Kantor Desa Watutau untuk memetakan strategi kampanye digital Wanua Watutau.
Direktur BIJAK, Sandy Prasetya Makal, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa literasi digital merupakan instrumen advokasi modern yang wajib dikuasai generasi muda adat. Menurutnya, langkah ini diambil untuk memastikan agar cerita tentang Watutau disampaikan langsung oleh warga setempat.
“Kita sedang memindahkan tongkat estafet advokasi ke tangan anak-anak muda Watutau. Masyarakat Adat To Pekurehua memiliki bukti sejarah dan hak atas ruang hidup yang sangat kuat. Karya digital yang mereka hasilkan kelak menjadi amunisi penting untuk mempercepat pengakuan penuh atas eksistensi wilayah adat Wanua Watutau,” papar Sandy.
Selama pelatihan, para peserta diajak mendalami berbagai aspek teknis. Pembina BIJAK, Bonar, mengingatkan bahwa setiap konten yang diproduksi harus memuat lima elemen pengakuan adat sesuai Permendagri No. 52 Tahun 2014, yakni sejarah, wilayah, aturan adat, benda warisan, serta kelembagaan adat.
Materi teknis pembuatan video interaktif dipandu oleh kreator video Liani. Bersama para editor situs watutau.id, Veronica dan Agnes Lario, mereka mendiskusikan durasi video ideal (30–90 detik), pemanfaatan dasbor profesional media sosial, hingga pentingnya konsistensi pesan advokasi.
