Direktur Jenderal HAM: Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Tak Terpisahkan dari HAM

READNEWS.ID, JAKARTA – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menerangkan perlindungan data pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari HAM. Untuk itu, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk melindungi data pribadi masyarakat di tanah air. Salah satunya dengan mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Meski regulasi ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan privasi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di lapangan yang perlu untuk selalu dipantau dan dievaluasi,” ujar Dhahana.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Kapolsek Minta Ruang Pojok Pemilu di SD Hole Dibuat

151 M Rizky Hidayatullah

Terlebih kini, perkembangan teknologi dengan pelbagai peluang bagi kemajuan juga menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan data pribadi. Beragam kasus kebocoran data pribadi yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab telah menjadi keresahan masyarakat.

Direktur Jenderal HAM mengungkapkan pihaknya telah melakukan uji fungsi Indeks HAM bersama Lembaga Demografi FEB UI pada tahun 2023. Salah satu yang diukur yaitu terkait
hak atas perlindungan privasi dimana masih diperlukan perbaikan ke depannya.

“Temuan tersebut menunjukan perlu adanya pembenahan dan peningkatan terkait perlindungan data pribadi mengingat dampaknya yang begitu signifikan terhadap kehidupan di masyarakat,” jelas Dhahana.

Baca Juga

2 bulan  lalu

KICKOFF HARI HAM SEDUNIA KE-76 DEKLARASI PILKADA BAGI PEMILIH PEMULA

96 M Rizky Hidayatullah

Lebih lanjut, Ia menjelaskan pihaknya juga terus mendukung upaya peningkatan perlindungan
pribadi. Salah satunya dengan pengukuran implementasi prinsip HAM termasuk hak atas privasi melalui indeks HAM.

“Indeks HAM tidak hanya memantau pelaksanaan kebijakan yang ada, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak kebijakan Pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari warga negara,” ungkapnya.

Rencananya, indeks HAM diproyeksikan akan dilaksanakan pengukuran awal pada tahun

2024. Indeks HAM nantinya akan melakukan pengukuran terhadap dua dimensi yaitu hak sipil
      dan politik serta hak sosial ekonomi dan budaya.

Sementara itu, Hermansyah Siregar, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham, Zuliansyah juga berharap atas optimalisasi pelaksanaan UU PDP di Indonesia.

Apalagi, hal tersebut, merupakan bagian untuk memastikan hak asasi manusia terpenuhi pada segenap masyarakat.

Hermansyah Siregar mendukung penuh atas upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HAM untuk memastikan hak dari seluruh warga negara Indonesia.

“Kita sangat berharap agar UU PDP ini dapat berfungsi dengan baik, ini menjadi hal yang kita harapkan dapat meningkatkan pemajuan HAM di Indonesia, semoga saja berjalan lancar,” pungkas Hermansyah Siregar.