READNEWS.ID, PADANGSIDIMPUAN – Akibat dugaan perjalanan dinas fiktif, Tim Penyidik Kejari Padangsidimpuan, tahan oknum Kepala Dinas (Kadis) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) inisial, RP, Senin (13/05/2024) sore.

Kejari tahan oknum Kadis Koperindag Padangsidimpuan atas dugaan perjalanan dinas fiktif ini selama 20 hari ke depan atau hingga 1 Juni 2024 mendatang. Kejari, menahan RP di Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan.

“Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan menetapkan tersangka dan menahan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan TA 2021 sebesar Rp1.416.903.000,” tegas Kajari Padangsidimpuan, Dr Lambok MJ Sidabutar, SH, MH, saat konferensi pers ke awak media.

Alokasi Anggaran Rapat Rp1.4 Miliar Lebih

Kajari melanjut, bahwa hingga kini, RP masih menjabat Kadis Koperindag Padangsidimpuan. Menurut Kajari, kontruksi kasus ini adalah di dalam Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Dinas Koperindag Padangsidimpuan TA 2021 terdapat alokasi anggaran untuk penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp1.416.903.000.

“Kemudian, Penyidik memperoleh bukti yang cukup terkait realisasi kegiatan penyelenggaraan rapat tersebut. Adapun fakta hukumnya kegiatan penyelenggaraan rapat tersebut untuk perjalanan Dinas ASN pada Dinas Koperindag Padangsidimpuan TA 2021 telah terealisasi sebesar Rp915.329.100 untuk perjalanan Dinas,” rinci Kajari.

“Dan, Rp1.800.000 untuk perjalanan Dinas dalam daerah. Sehingga total keseluruhan realisasi sesuai dokumen pertanggungjawabannya adalah sebesar Rp917.129.100,” imbuh Kajari yang saat itu bersama Kasi Intel Kejari Padangsidimpuan, Yunius Zega, SH, MH.

Selanjutnya, ungkap Kajari, Penyidik menemukan perjalanan Dinas dalam maupun luar daerah bagi ASN pada Dinas Koperindag Padangsidimpuan TA 2021 sebagian atau seluruhnya tidak terlaksana atau fiktif. Artinya, pegawai ASN yang lakukan perjalanan Dinas tersebut sebenarnya tidak ada.

“Namun alokasi dana untuk perjalanan Dinas tersebut tetap di bayarkan dan di buatkan bukti pertanggungjawabannya. Jadi, seolah-olah perjalanan dinas tersebut benar terealisasikan. Akan tetapi pegawai ASN yang bersangkutan tidak menerima uangnya. Melainkan, tersangka yang mengambil dan menggunakan uang tersebut,” tutur Kajari.

Ramadhan 2025