Ketika pemadaman berkepanjangan dan keterbatasan daya listrik terus membebani UMKM, menghambat aktivitas dunia usaha, serta meresahkan masyarakat, program Berani Menyala dituntut melampaui retorika pembangunan. Keandalan energi harus menjadi prioritas nyata yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemadaman listrik bergilir yang berulang, keterbatasan daya, dan belum adanya kepastian mengenai normalisasi pasokan telah menempatkan masyarakat dalam situasi yang tidak sederhana. Bagi sebagian rumah tangga, listrik padam mungkin hanya berarti aktivitas yang tertunda. Namun bagi pelaku usaha kecil, pedagang, industri rumahan, dan dunia usaha yang bergantung pada energi listrik, persoalan tersebut dapat berubah menjadi kerugian ekonomi yang nyata.
Di sinilah ironi program Berani Menyala menemukan relevansi kritiknya. Sebuah program pembangunan yang membawa semangat pemerataan energi tentu patut diapresiasi. Namun, keberhasilan pembangunan kelistrikan tidak semestinya hanya diukur dari kemampuan menghadirkan sambungan listrik ke wilayah yang belum terjangkau. Lebih jauh, keberhasilan itu juga harus tercermin dari kemampuan menjamin kontinuitas, kecukupan, dan keandalan pasokan bagi masyarakat yang sudah menikmati layanan listrik.
Sebab, apa artinya listrik berhasil dihadirkan apabila masyarakat masih harus menghadapi ketidakpastian kapan listrik tersedia dan kapan kembali padam?
Ketika energi menjadi persoalan ekonomi
Persoalan kelistrikan tidak boleh dipersempit sebagai urusan teknis antara pembangkit, jaringan transmisi, gardu, dan distribusi. Dalam struktur perekonomian modern, energi listrik merupakan salah satu infrastruktur produktif yang menentukan keberlangsungan hampir seluruh aktivitas ekonomi.
UMKM yang menjalankan usaha kuliner, pengolahan makanan, jasa laundry, percetakan, bengkel, perdagangan daring, hingga penyimpanan produk yang membutuhkan pendinginan sangat bergantung pada kontinuitas pasokan listrik. Pemadaman yang berlangsung berulang bukan hanya menghentikan mesin dan peralatan, melainkan juga mengganggu jadwal produksi, pelayanan pelanggan, transaksi, serta distribusi barang.
Dampaknya tidak selalu terlihat dalam satu kejadian pemadaman. Kerugian justru dapat terakumulasi melalui biaya operasional tambahan, pembelian bahan bakar genset, penurunan produktivitas, kerusakan bahan baku, pembatalan pesanan, dan hilangnya peluang pendapatan.
Bagi usaha dengan margin keuntungan yang tipis, tambahan biaya operasional akibat ketidakpastian energi dapat menjadi beban yang serius. Pelaku usaha kecil tidak memiliki kapasitas finansial yang sama dengan perusahaan besar untuk menyediakan pembangkit cadangan, sistem penyimpanan energi, atau infrastruktur proteksi kelistrikan.
Artinya, pemadaman yang sama dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang berbeda. Perusahaan besar mungkin masih dapat mengandalkan genset dan sistem cadangan, sementara UMKM harus menanggung keterbatasan dengan sumber daya yang jauh lebih kecil.
Di sinilah dimensi keadilan ekonomi perlu diperhatikan. Ketidakandalan pasokan energi berpotensi menciptakan beban yang lebih berat bagi kelompok usaha yang justru sedang didorong menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Persoalan ini menjadi semakin penting apabila melihat struktur ekonomi Sulawesi Tengah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada 2025 industri pengolahan menyumbang sekitar 41,24 persen terhadap PDRB Sulawesi Tengah, sementara pertambangan dan penggalian berkontribusi sekitar 15,22 persen. Pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 16,36 persen.
Struktur tersebut memperlihatkan betapa pentingnya ketersediaan infrastruktur energi bagi keberlanjutan kegiatan ekonomi daerah. Ketika sektor industri, perdagangan, pengolahan hasil pertanian, dan berbagai kegiatan produktif lainnya berkembang, kebutuhan terhadap energi yang stabil juga semakin meningkat.
Karena itu, keandalan listrik bukan sekadar urusan kenyamanan masyarakat. Ia merupakan bagian dari daya saing ekonomi daerah.
Krisis yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu alasan teknis
Dalam berbagai pemberitaan pada September 2026, PLN menjelaskan bahwa pemadaman bergilir di wilayah Palu dan sekitarnya berkaitan dengan gangguan penyaluran transmisi, pemeliharaan sistem interkoneksi, serta meningkatnya kebutuhan listrik.
Pada 7 September 2026, PLN menyampaikan bahwa pemadaman telah dirasakan masyarakat selama hampir dua pekan dengan durasi sekitar tiga hingga empat jam secara bergantian. Beban puncak listrik di wilayah pelayanan UP3 Palu disebut mencapai sekitar 260–270 megawatt dengan hampir 700 ribu pelanggan yang tersebar di delapan kabupaten/kota.
Penjelasan berikutnya dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Sulawesi Tengah pada 15 September 2026 mengungkap persoalan yang lebih mendasar. PLN menyebut sistem kelistrikan mengalami defisit sekitar 30 megawatt. Penurunan debit air akibat musim kemarau memengaruhi produksi sejumlah pembangkit listrik tenaga air, sementara pemeliharaan dan gangguan pada beberapa unit pembangkit turut menekan kemampuan pasokan.
Pada kesempatan tersebut, PLN juga menyampaikan bahwa PLTU Palu 3 berkapasitas 50 megawatt sempat terlepas dari sistem pada akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kelistrikan bukan hanya berkaitan dengan meningkatnya permintaan, tetapi juga menyangkut ketersediaan pembangkit, ketahanan sistem transmisi, dan kemampuan sistem mengantisipasi gangguan secara bersamaan.
Penjelasan teknis tersebut penting dan harus dihormati. Namun, penjelasan mengenai penyebab gangguan tidak dengan sendirinya menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Publik masih membutuhkan jawaban yang lebih konkret: berapa lama kondisi ini akan berlangsung, bagaimana tahapan pemulihannya, apa jaminan agar gangguan serupa tidak terus berulang, dan siapa yang memastikan seluruh langkah penanganan berjalan sesuai target?
Dalam pemberitaan 6 November 2026, PLN kembali menjelaskan perkembangan penambahan pasokan sebesar 62 megawatt pada sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan. Namun, PLN juga menyatakan bahwa tambahan tersebut belum dapat menjamin pemadaman bergilir di Sulawesi Tengah segera berakhir.
Di wilayah Sidera, kapasitas pembangkit sewa direncanakan mencapai 50 megawatt. Tahap awal sebesar 20 megawatt telah beroperasi, sementara tambahan 15 megawatt masih dalam proses pengiriman. Pengembangan pasokan juga direncanakan melalui pembangunan pembangkit di Silae dan PLTU Palu III.
Fakta ini patut menjadi perhatian. Sebab, ketika tambahan kapasitas pembangkit belum otomatis menjamin berakhirnya pemadaman, persoalannya tidak cukup dijawab dengan pengumuman mengenai berapa megawatt daya yang akan ditambahkan.
Masyarakat membutuhkan penjelasan tentang berapa daya yang benar-benar tersedia, berapa kebutuhan aktual sistem, berapa cadangan daya yang dapat diandalkan, serta bagaimana kemampuan jaringan menyalurkan listrik ke wilayah pelanggan.
Kapasitas terpasang tidak selalu identik dengan daya mampu pasok. Daya mampu pasok pun tidak otomatis menjamin keandalan apabila transmisi, distribusi, dan cadangan operasional belum memadai.
Inilah substansi persoalan yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Berani Menyala dan tantangan konsistensi pembangunan
Program Berani Menyala yang dicanangkan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memiliki tujuan strategis, yakni memperluas akses listrik hingga ke wilayah pedesaan yang selama ini belum menikmati layanan secara memadai.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada 17 Oktober 2026 menyampaikan bahwa jumlah desa yang belum teraliri listrik, yang sebelumnya tercatat sebanyak 89 desa pada 2025, telah mengalami pengurangan. Pemerintah juga menyebut 33 desa telah didata sebagai sasaran percepatan, dengan target seluruh desa di Sulawesi Tengah berlistrik pada 2028.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah dan PLN mengembangkan penguatan sistem interkoneksi Sidera–Palu, dengan proyek pembangkit sewa berkapasitas keseluruhan 50 megawatt yang dibangun secara bertahap.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa agenda pemerataan akses dan penguatan infrastruktur energi sedang berjalan. Tentu, upaya itu tidak sepatutnya diabaikan.
Namun, justru karena program Berani Menyala membawa harapan besar, standar keberhasilannya harus ditempatkan lebih tinggi.
Pemerataan akses dan keandalan pasokan merupakan dua dimensi kebijakan yang saling melengkapi, tetapi tidak identik. Memastikan desa yang belum berlistrik mendapatkan sambungan merupakan pekerjaan penting. Namun, memastikan masyarakat dan dunia usaha di wilayah yang sudah terhubung jaringan memperoleh pasokan yang stabil juga merupakan tanggung jawab yang tidak kalah mendasar.
Jangan sampai keberhasilan memperluas akses listrik tidak diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan bagi pelanggan yang sudah ada.
Jangan pula sampai agenda menerangi wilayah yang belum terjangkau justru berjalan tanpa perencanaan sistem yang cukup untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik secara keseluruhan.
Berani Menyala harus dimaknai lebih luas daripada sekadar program elektrifikasi. Ia harus menjadi momentum pembenahan tata kelola energi daerah, penguatan infrastruktur, dan pembangunan sistem kelistrikan yang tangguh menghadapi perubahan kebutuhan maupun risiko lingkungan.
Sebab, pembangunan yang hanya berorientasi pada penambahan akses tanpa memperhitungkan keberlanjutan pasokan akan menghasilkan kemajuan yang tidak utuh.
Ironi daerah kaya sumber energi
Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya energi yang besar. Keberadaan pembangkit listrik tenaga air di kawasan Poso dan sejumlah infrastruktur pembangkit lainnya merupakan modal penting dalam menopang kebutuhan energi regional.
Dalam peresmian infrastruktur kelistrikan di Morowali pada Agustus 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyebut sekitar 70 persen sistem kelistrikan Sulteng bersumber dari energi terbarukan, terutama PLTA Poso.
Namun, ketergantungan yang besar terhadap pembangkit berbasis tenaga air juga menghadirkan tantangan tersendiri. Ketika musim kemarau menurunkan debit air, kemampuan produksi pembangkit dapat ikut terpengaruh.
Kondisi tersebut semestinya menjadi pelajaran penting bagi perencanaan ketahanan energi daerah.
Potensi energi yang melimpah tidak otomatis menjamin ketersediaan listrik yang stabil. Ada perbedaan mendasar antara memiliki sumber energi, memiliki kapasitas pembangkit, dan mampu menyediakan listrik secara kontinu sampai kepada konsumen.
Ketiganya membutuhkan perencanaan yang terintegrasi.
Ketergantungan terhadap satu jenis sumber energi, tanpa diversifikasi dan cadangan yang memadai, dapat meningkatkan kerentanan sistem terhadap perubahan iklim dan gangguan operasional.
Karena itu, penguatan energi terbarukan harus berjalan beriringan dengan diversifikasi sumber pembangkit, penyediaan kapasitas cadangan, penguatan transmisi, dan pengembangan teknologi penyimpanan energi sesuai kebutuhan sistem.
