DPRD Tapsel Endus Dugaan APD Galang Dukungan ke Bapaslon Pilkada

READNEWS.ID, TAPANULI SELATAN – DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) mengendus aksi jilid II atau lanjutan Aparatur Pemerintah Daerah (APD), untuk menggalang dukungan pemenuhan persaratan bagi bakal pasangan calon (Bapaslon) Pilkada jalur perseorangan Dolly Pasaribu-Ahmad Buchori.

APD Tapsel disinyalir kembali terlibat politik praktis dengan mengumpul KTP dan pernyataan dukungan dari warga. Diduga, hal ini dilakukan untuk kepentingan perbaikan syarat dukungan dalam menghadapi verifikasi tahap dua syarat pencalonan Bapaslon perseorangan tersebut.

Baca Juga

8 bulan  lalu

Wujudkan Profesionalisme Kehumasan, Kanim Palu Ikuti Pendidikan dan Pelatihan di Bitung

136 M Rizky Hidayatullah

Diduga kuat, APD itu antara lain Camat, Lurah, Kepala Lingkungan, Kepala Desa, Kepala Kampung, ASN dan THL, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Kami minta Bawaslu, KPU, dan APH responsif menindak dugaan pelanggaran ini. Dan kepada ASN agar hentikan dugaan intimidasi, iming-iming, pemalsuan, dan kecurangan di Pilkada,” pinta Ketua DPRD Tapsel, Abdul Basith Dalimunthe, SH, Minggu (07/07/2024).

Politisi muda Partai Gerindra ini mengatakan, sejak pekan kemarin sudah ada aduan masyarakat terkait keterlibatan APD Tapsel dalam mengumpulkan KTP atau pernyataan dukungan di berbagai Kecamatan.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Pemeran Utama Suara Hati Istri, Rifky Alhabsyi Mendaftar ke DPD Nasdem Sebagai Bacalon Walikota Palu

440 M Rizky Hidayatullah

Diduga kuat, kata Basith, hal ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang notabene di Kabupaten Tapsel hanya diikuti pasangan Dolly Pasaribu-Ahmad Buchori.

Basith menyebutkan, ada warga yang diduga diancam akan dikeluarkan dari penerima manfaat PKH, BPNT, dan Bansos apabila tidak mau menyatakan dukungan tertulis dan tanda tangan. Tentu, tegas Basith, DPRD Tapsel sangat menyayangkan hal tersebut.

“Ini sudah kesekian kalinya PNS, THL, pendamping bantuan pemerintah, Kepala Desa, Lurah, dan perangkat-perangkatnya melakukan pelanggaran aturan dan netralitas. Namun sayangnya tak pernah ada penindakan. Padahal bukan rahasia umum lagi,” kesal Basith.

Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Tapsel, Edison Rambe, mamandang pelanggaran aturan dan netralitas ASN dan lainnya tersebut sudah terendus di berbagai Kecamatan. Kejadian terbaru misalnya, ditemukan di Kecamatan Angkola Muara Tais dan Angkola Barat.

“Para APD itu membujuk warga agar bersedia menandatangani formulir surat pernyataan dukungan Model B.1 KWK Perseorangan yang baru. Kita menduga akan digunakan oleh Bapaslon perseorangan tersebut untuk perbaikan syarat dukungan tahap kedua,” ujarnya.

Anggota DPRD Tapsel dari Fraksi Partai Golkar itu juga sependapat dengan Basith. Ia meminta Bawaslu serta KPU, bahkan aparat penegak hukum (APH) untuk tanggap dengan fakta di lapangan saat ini.

“Jangan sampai perhelatan Pilkada Tapanuli Selatan diciderai oleh kecurangan dan pelanggaran aturan yang seharusnya secara prinsip dapat ditiadakan,” tegas Edison Rambe.

Sehari sebelumnya, pada Sabtu (06/07/2024), KPU Tapsel telah menerima tanggapan dan surat pernyataan masyarakat berisikan pernyataan tidak mendukung Bapaslon jalur perseorangan Dolly Pasaribu-Ahmad Buchori.

Kendati tidak pernah mendukung, mereka diduga didatangi oknum Panitia Pemungutas Suara (PPS) dan aparat Desa atau Kelurahan untuk diverifikasi faktual. Anehnya, di sebagian titik diduga disebutkan didampingi oleh pendamping PKH.

Ada pula dugaan, warga diiming-imingi bantuan. Bagi yang menolak memberi dukungan diancam tidak lagi ikut menerima Bansos seperti, BLT dan BPNT. Ada juga ancaman dikeluarkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan.

Sebelumnya pada verifikasi faktual (Verfak) tahap pertama di Kelurahan Sipagimbar, Kecamatan Saipar Dolok Hole, petugas verifikasi sama sekali tidak mendatangai warga. Tetapi mengisi sendiri Lembar Kerja Verfak dan membubuhinya dengan tandatangan sendiri.

“Ini harus dihentikan dengan sesegera mungkin. Kami minta Bawaslu, KPU, dan APH bertindak tegas. Jangan ada persekongkolan penyelenggara dengan Bapaslon di Pilkada Tapsel,” pinta Edison.(Rel)